Petani kelapa di Inhil dengan onggokan kelapa.
|
"Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Pemkab Inhil harus mencarikan solusi. Sebab ketergantungan perekonomian warga Inhil terhadap kelapa sangat tinggi. Sekitar 80 persen masyarakat Inhil merupakan petani kelapa," kata anggota DPRD Riau asal pemilhan Inhil Abdul Wahid.
Menurutnya, Pemkab Inhil harus bisa mengendalikan harga kelapa. Caranya, dengan membentuk badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang industri kelapa untuk menampung kelapa petani Inhil.
"BUMD ini berfungsi untuk mengendalikan harga kelapa. Pemkab Inhil melalui BUMD ini bisa mengembangkan industri turunan yang dihasilkan oleh kelapa. Sehingga nilai ekonomi kelapa bisa ditingkatkan," ujar putra kelahiran Inhil yang juga Ketua DPW PKB Riau ini lagi.
Wahid mengatakan, dengan kondisi harga satu kelapa di Inhil yang saat ini lebih murah dari sebutir permen tersebut sangat menyedihkan. Sebab sekitar lebih kurang 70 persen warga Inhil saat ini ekonominya tergantung pada perkebunan kelapa.
Lalu bagaimana dengan Pemkab inhil, apa yang telah dilakukan untuk membantu perekonimian masyarakatnya.***
sumber: Riauonine.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar