Selasa, 01 Januari 2013

Hargai Kelapa Rp300 Perbutir, PT Pulau Sambu Sudah tidak Benar



TEMBILAHAN - Pembelian harga kelapa oleh PT Pulau Sambu yang sangat rendah, sampai Rp300 perbutir dinilai pengamat ekonomi Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, sebagai tindakan yang sudah tidak benar. Monopoli ini harus segera dihentikan oleh Pemkab Indragiri Hilir dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membeli hasil kelapa Inhil untuk dijual kepada konsumen lain.



''Ini sudah tidak benar. Masak satu butir kelapa cuma Rp300 rupiah. Permen saja sudah tidak ada yang harganya Rp300, masak kelapa yang merupakan kebutuhan sehari-hari cuma segitu,'' tegas anak jati Kuantan Singingi yang kini mengabdi sebagai dosen ekonomi di Universitas Riau ini.

Menurutnya, pembiaran monopoli PT Pulau Sambu Group terhadap kelapa rakyat Indragiri Hilir juga tidak bisa dibenarkan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya bertindak dan bersikap. Paling tidak, ada usaha untuk memutus monopoli yang terjadi dengan mendirikan BUMD Perdagangan, yang khusus membeli dan menjual kembali kelapa rakyat dan komoditas pertanian lainnya.

Menyedihkan, Harga Kelapa Inhil lebih murah dari Permen



Menyedihkan, Harga Kelapa Inhil lebih murah dari Permen
Petani kelapa di Inhil dengan onggokan kelapa.
TEMBILAHAN - Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini lebih murah dari permen. Saat ini satu butir kelapa di kabupaten seribu parit itu hanya dihargai Rp350, Kondisi ini sangat memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta segera mencarikan solusi untuk mengatasi kondisi ini.
"Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Pemkab Inhil harus mencarikan solusi. Sebab ketergantungan perekonomian warga Inhil terhadap kelapa sangat tinggi. Sekitar 80 persen masyarakat Inhil merupakan petani kelapa," kata anggota DPRD Riau asal pemilhan Inhil Abdul Wahid.

Menurutnya, Pemkab Inhil harus bisa mengendalikan harga kelapa. Caranya, dengan membentuk badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang industri kelapa untuk menampung kelapa petani Inhil.

"BUMD ini berfungsi untuk mengendalikan harga kelapa. Pemkab Inhil melalui BUMD ini bisa mengembangkan industri turunan yang dihasilkan oleh kelapa. Sehingga nilai ekonomi kelapa bisa ditingkatkan," ujar putra kelahiran Inhil yang juga Ketua DPW PKB Riau ini lagi.